Tantangan Pencairan Dana Bagi Hasil: Antara Birokrasi dan Kebutuhan Daerah
Senin, 13 Juli 2026
0 Kali Dilihat
Keterlambatan penyaluran dana transfer daerah berpotensi mengganggu likuiditas anggaran daerah dan pelayanan publik.
Persoalan kelancaran penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah kembali mencuat. Keterlambatan transfer dapat berakibat fatal pada arus kas pemerintah daerah dan pelaksanaan program pembangunan.
Pemerintah daerah yang bergantung pada transfer pusat kerap kali mengalami kendala dalam pembayaran kontraktor proyek infrastruktur dan insentif tenaga kesehatan.
Diperlukan simplifikasi birokrasi dan harmonisasi sistem pencairan anggaran agar hak-hak daerah dapat disalurkan tepat waktu tanpa mengurangi transparansi pengawasan.